Welcome To Website PT. Karya Pak Oles Tokcer

Peluang Dan Tantangan UMKM di Era Digital


   Share :


net


Oleh: Nancy Lynda Tigauw
       Tahun 2018 memberi peluang dan tantangan termasuk bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hadapi era digital terkini. Eksistensi wirausaha UMKM berdampak pada pembangunan ekonomi dengan munculnya aktivitas ekonomi baru yang mengenalkan inovasi produk dan layanan baru, teknologi yang efisien, menciptakan pekerjaan baru dan membuka pasar luar negeri. Sejumlah tantangan masih menaungi UMKM Indonesia. Tantangan itu berupa aspek psikologis pasar, brand produk yang lemah sampai administrasi.
       Soal psikologis pasar, harus diakui, seolah masih ada rasa takut dan khawatir di kalangan pengusaha UMKM Indonesia. Indonesia diramalkan akan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Tantangan terbesar, meningkatkan aksesibilitas UMKM untuk go-digital dan meningkatkan kapabilitas UMKM sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk-produk asing yang telah membanjiri e-commerce Indonesia.
       Hal ini penting mengingat sebagian besar UMKM berada di perdesaan dengan akses internet yang masih sangat terbatas dan banyak yang belum digital-literate. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) minta pemerintah pusat lebih perhatikan peluang dan tantangan UMKM di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).  ICSB adalah organisasi yg berpusat di New York Amerika Serikat dengan fokus pada persoalan Small Business Entreprises for scale up.
       Ivanry Matu sebagai city coordinator Manado Sulawesi Utara menekankan pada tiga poin yaitu masalah database UKM yang akurat, masalah teknologi pengemasan produk UKM, transfer ilmu untuk para pengrajin di Sulut. Yang tidak kalah penting, menggarap potensi lokal secara sinergi untuk mewujudkan roadmap UKM Indonesia. Sulut, miliki potensi yang cukup besar di sektor pariwisata seperti Bunaken, Likupang, Selat lembeh, Pantai Lingkar selatan, Tomohon, Bukit Kasih dan Danau Linow. Dari sisi budaya yang terkenal Mapalus, tarian Kabasaran, Katrili. Kuliner Sulut kaya ikan, pasar ekstrim yang ditunjang keramahan masyarakat, suka senyum pada banyak orang, serta sumber daya alam kelautan dan pertanian.
       Namun, masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti belum tersedianya eknologi pengemasan, kreativitas dan rumah kemasan, masih minim pengetahuan dalam kerajinan (kurang terampil) perlu ada transfer knowledge dari perajin luar. Masuknya pengusaha luar, membuat pertumbuhan ekonomi stagnan, potensi perikanan belum tergarap 80% ekspor ikan tuna di dunia berasal dari perairan Bitung-Maluku Utara. Potensi pertanian produk unggulan belum tergarap (kelapa) konsep agribisnis terintegrasi serta masih perlu pemberdayaan kelompok women entrpeneur, mengawinkan bumdes dengan produk unggulan ke arah konsep agribisnis.
       Laboratorium Wirausaha belum optimal serta sinkronisasi dan sinergitas belum terbangun akibatnya program pemberdayaan UMKM yang masih tumpang tindih. Kadin minta pemerintah mempercepat pemberlakuan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar 0,5% dari sebelumnya 1%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013, tarif PPh final UKM ditetapkan sebesar 1%. PPh final untuk pajak UKM ini dibebankan kepada wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang beromzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar setahun.
       Kadin Sulut mendorong adanya rumah kemasan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di daerah itu. Hasil produksi pangan para UMKM Sulut sudah mampu bersaing dengan daerah lain, tetapi masih terkendala kemasan yang belum menarik hati pasar. Dalam rumah kemasan, ada semua jenis alat yang bisa mengemas produk, baik minuman maupun makanan.
Dengan adanya rumah kemasan membuat biaya produksi para pelaku UMKM berkurang karena tidak perlu memesan kemasan dari luar daerah. Rumah kemasan harus dikelola profesional, termasuk konsultasi seputar masalah usaha hingga pemasaran.
       Kadin Sulut siap fasilitasi izin usaha mikro dan kecil (IUMK) secara online. Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil menurut Permendagri 83/2014, dengan prosedur sederhana, mudah dan cepat; keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha. Pemerintah diharapkan menaikkan kuota pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang jumlahnya puluhan ribu. Pelaku usaha membutuhkan bantuan dana lewat pembiayaan perbankan. KUR merupakan program pemerintah yang mampu meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
       CEO BNI Manado, Hari Satriyono mengatakan, penyaluran KUR Rp 410 miliar pada 2018 dengan 4 provinsi yakni Sulut, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.  BNI menyasar usaha mikro dan kecil karena dipandang mampu meningkatkan ekonomi. Pelaku usaha bisa manfaatkan KUR BNI karena bunga yang sangat murah.



Tags :