Welcome To Website PT. Karya Pak Oles Tokcer

Kuliner - Fesyen Nikmati Penurunan Pajak UMKM


   Share :


Seorang chef sedang membuat masakan dalam acara Festival Nusa Dua, belum lama ini.

Wirnata


Oleh: Dewa Wiguna
       Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebutkan tiga dari 16 subsektor industri kreatif, yaitu kuliner, fesyen dan kriya paling menikmati penurunan tarif pajak penghasilan final pelaku UMKM yang semula 1% kini menjadi 0,5%.  "Tiga jenis subsektor yang paling terdampak positif penurunan pajak ini adalah kuliner, fesyen dan kriya," kata Kepala Bekraf Triawan Munaf di selasosialisasi tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% di Denpasar, Sabtu (23/6).
       Triawan mendorong pelaku UMKM memanfaatkan momentum tersebut sehingga insentif pajak itu dapat dialihkan untuk kepentingan pengembangan usaha atau investasi. Pelaku UMKM di Bali, patut berbangga karena ketiga subsektor itu digarap di Pulau Dewata sehingga peluang manfaatkan penurunan tarif tersebut cukup besar.
       Ekonomi kreatif menyumbang Rp 852,5 triliun atau 7,38% terhadap pendapatan domestik bruto tahun 2015. Apabila dibedah dari tiga subsektor ekonomi kreatif, Triawan menyebutkan kuliner menyumbang 46 persen tenaga kerja ekonomi kreatif dan manfaatkan 92%  konten lokal. Total ekspor kuliner Indonesia tahun 2015 mencapai 1,1 miliar dolar AS.  Selain kuliner, sektor fesyen atau tata busana merupakan sektor kedua yang pelaku usahanya dapat menikmati penurunan tarif pajak penghasilan 0,5% itu.
       Sekitar 24% tenaga kerja di ekonomi kreatif, bekerja di sektor fesyen tahun 2015 dengan pencatatan kinerja yang tumbuh per tahun 3%. Sektor ketiga yakni kriya yang mencatatkan kontribusi tenaga kerja 22,8% dari total tenaga kerja di ekonomi kreatif. Sumbangan kriya terhadap PDB ekonomi kreatif secara nasional, kata dia, mencapai Rp 133,8 miliar tahun 2015. "UMKM harus memainkan persaingan usaha lebih kreatif dan inovatif agar jangan terjebak kenyamanan," ucapnya.
       Presiden Joko Widodo sebelumnya meluncurkan penurunan tarif PPh final 0,5% UMKM dari sebelumnya 1% seperti tertuang dalam PP 23/2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Ketentuan itu mengatur pengenaan PPh final 0,5% kepada wajib pajak yang peredaran bruto atau omzet sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Dalam peraturan tersebut juga mengatur jangka waktu tarif PPh final untuk wajib pajak (WP) orang pribadi selama 7 tahun, WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV) atau firma selama 4 tahun dan untuk WP badan perseroan terbatas selama 3 tahun.



Tags :