Welcome To Website PT. Karya Pak Oles Tokcer

Tetap Bangkit Tanpa Iklan Rokok


   Share :


Sejumlah tempat umum disediakan areal khusus merokok supaya aktivitas merokok yang dilihat anak-anak menjadi terbatas

Wirnata


Oleh: Aubrey Kandelila Fanani
       Selama ini iklan rokok dipandang sebagai salah satu faktor yang ikut mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tak heran jika masih banyak daerah yang memungut pajak dari sektor ini. Tetapi berbeda dari daerah lainnya, kota-kota seperti Padang Panjang, Bogor, bahkan DKI Jakarta memilih untuk tidak lagi bertoleransi pada iklan rokok luar ruang. Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat bisa jadi pelopornya.
       Melalui regulasi Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yang tertuang dalam Perda 8/2009, Kota Padang Panjang melarang adanya iklan rokok di tempat-tempat umum seperti kawasan wisata, hotel, restoran, pasar, terminal, serta tempat kerja mencakup kantor pemerintah, swasta, pabrik, dan industri lainnya. Perokok juga dilarang merokok di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, rumah ibadah, tempat kegiatan anak dan di angkutan umum.
       Bagi yang melanggar sanksi siap menunggu seperti hukuman disiplin bagi pimpinan dan penanggung jawab lembaga pemerintah dan peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha bagi pimpinan atau penanggung jawab lembaga swasta.

Bukan hal mudah untuk merealisasikan hal ini. Dari berbagai sumber, Kota Padang Panjang harus kehilangan 70% penerimaan daerah dari total penerimaan iklannya ketika Perda ini bergulir.
       Wali Kota Padang Panjang periode 2003-2013 Suir Syam mengatakan komitmen yang kuat pada kepentingan umum yang lebih besar terutama untuk anak-anak dan remaja dirasa lebih penting ketimbang menerima keuntungan finansial sesaat yang berdampak sistemik pada kehidupan warga. Bagi pria yang kini sebagai anggota DPR RI 2014-2019 ini, iklan rokok sangat merangsang orang terutama generasi muda untuk merokok sehingga lebih baik diredam sekalian. Lagi pula, berkurangnya penerimaan iklan ini hanya berlangsung sekitar satu tahun saja karena strategisnya Kota Padang Panjang membuat iklan lain juga masuk.
       Menyusul Padang Panjang, pada 2015 Kota Bogor juga melakukan hal serupa lewat Perda  1/ 2015 tentang larangan segala bentuk iklan rokok di Kota Bogor. Selain iklan, acara bersponsor rokok pun dilarang dari kota yang tak jauh dari Jakarta ini. Sejak 2009 Kota Bogor telah miliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok lewat Perda 12/2009, pelarangan ini bertahap dengan menerbitkan Peraturan Walikota 7/2010 tentang Petunjuk Pelaksana Perda KTR yang membuat izin penyelenggaraan reklame rokok tidak diperpanjang.
       Berkat diberlakukan Perda ini iklan rokok berizin betul-betul nol di Kota Bogor sejak 2013 padahal sejak 2008 ada 372 iklan rokok berizin di kota ini. Dari segi pendapatan, pada 2008 reklame rokok menyumbang Rp3 miliar ke total PAD sebesar Rp 80 milyar, pada 2013 tanpa reklame rokok sama sekali, Kota Bogor meraup PAD sampai Rp 464,695 Milyar. Reklame rokok di media luar ruang di Jakarta juga dilarang sejak awal 2015 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama.
       Sama seperti dua kota sebelumnya, tujuan peraturan gubernur (pergub) untuk melindungi anak dari pengaruh reklame rokok agar terhindar dari penggunaan rokok yang merupakan zat adiktif berbahaya serta mengendalikan reklame produk rokok yang pengaruhi kesehatan masyarakat. Sanksi menunggu bagi penyelenggara reklame mulai dari teguran tertulis, pencopotan reklame, dan pencabutan izin penyelenggara reklame.
       Meski belum mempunyai peraturan daerah (perda), beberapa daerah juga mulai menerapkan larangan terhadap rokok seperti yang sudah dilakukan oleh Kota Sawah Lunto, Kota Padang, Kota Bogor dan Padang Panjang dalam waktu dekat. Di struktur masyarakat yang lebih kecil, inisiatif seperti ini dilakukan oleh Desa Bone-Bone di Sulawesi Selatan yang telah lebih dari 10 tahun membebaskan diri dari rokok.
       Desa yang berada di Kabupaten Enrekang itu memberi sanksi kepada orang yang merokok seperti membersihkan masjid atau memperbaiki jalan yang rusak. Pada Februari 2017, 8 sekolah di Kota Bekasi dan Tangerang Selatan secara bersamaan bersihkan lingkungan sekolah mereka dari serangan iklan rokok. Didukung Yayasan Lentera Anak, penurunan iklan rokok di sekitar sekolah ini adalah bentuk penolakan siswa, guru, serta masyarakat sekitar sekolah terhadap perusahaan rokok yang dengan sengaja meletakkan iklan rokok di sekitar sekolah untuk menargetkan anak-anak sebagai perokok pengganti.
       Selain Kota Bekasi dan Tangerang Selatan, pendampingan pada sekolah ini dilakukan juga Lentera Anak bersama dengan Dinas Pendidikan di tiga Kota di Indonesia lainnya, yakni Kota Padang, Mataram dan Kabupaten Bogor. Program itu diharap mampu menciptakan kesadaran kritis siswa, guru, dan masyarakat luas pada taktik industri rokok yang terus menargetkan anak-anak. "Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi dan memperkuat anak-anak agar mampu menolak menjadi target industri rokok yang dengan sengaja menempatkan iklan rokok di sekitar sekolah," ucap dia.
       Melihat dari pengalaman tiga kota di atas, rasanya mitos tentang iklan reklame rokok berpengaruh besar pada pendapatan daerah sudah bisa ditampik. Dilihat dari perkembangannya, masyarakat pun sudah banyak yang sadar kalau rokok mesti dihalau dan tak lagi merekrut perokok baru. Jika kota-kota ini bisa melakukannya kapan kota lain mengikuti?



Tags :