Welcome To Website PT. Karya Pak Oles Tokcer

Menekan Gizi Buruk Butuh Program Terintegratif


   Share :


Seorang ibu sedang memberi susu kepada anaknya.

Wirnata


Oleh: Abd Aziz
      Bayi di bawah umur lima tahun (balita) bernama Agus (3,5) yang menderita gizi buruk dari Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum lama ini, akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan asupan gizi.  Tepat hari Selasa, 27 Februari 2017, Agus mengembuskan nafas terakhir di ICU lantai 2 di Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan. Ia meninggal dunia, setelah sempat dirawat selama dua hari di rumah sakit umum daerah milik Pemkab Bangkalan tersebut.
      Hasil analisis dokter menyebutkan, penyakit yang diderita balita Agus, karena yang bersangkutan kekurangan asupan gizi alias menderita gizi buruk. Bayangkan, anak berumur 3,5 tahun tersebut hanya memiliki berat badan 9 kg. Padahal dengan umur 3,5 tahun seperti itu, seharusnya berat badan ideal sang balita antara 12,5 - 15,30 kg.
      Kasus gizi buruk yang menimpa anak dari pasangan Naimah dan Ahmad ini merupakan satu dari ribuan anak yang menderita kasus gizi buruk di wilayah itu. Data rilisan Dinkes Jawa Timur  menyebut, Kabupaten Bangkalan termasuk 6 kabupaten di Jawa Timur dengan angka gizi buruk tinggi. Jumlah penderita gizi buruk di kabupaten paling barat di Pulau Garam Madura itu, tercatat sebanyak 3.247 balita, Kabupaten Probolinggo sebanyak 4.657 balita, Lamongan 4.403 balita, Sumenep sebanyak 3.319 balita, Sampang sebanyak 3.537 balita, dan Jember sebanyak 8.035 balita.
      Banyaknya warga yang menderita kasus gizi buruk ini, berbanding lurus dengan kasus kekerdilan atau stunting. Sebab, berdasarkan rilis dari Kepala Biro Humas Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto belum lama ini menyebutkan, bahwa di daerah Jawa timur masih terdapat enam daerah dengan balita paling parah mengalami gizi buruk kronis, yaitu Sumenep, Sampang, Probolinggo, Lamongan, Jember, dan Bangkalan.
      Jawa Timur dengan angka katai tinggi atau prevalensi lebih 40% hingga 44%. Lima daerah yang masih dalam data Pemprov Jatim dengan kasus katai tinggi itu adalah Kabupaten Jember, Sumenep, dan Bangkalan. Perinciannya, persentase katai di Kabupaten Jember sebesar 39,2%, Sumenep 32,5% dan Bangkalan sebesar 32,1%. Dua daerah lain, yakni Kabupaten Probolinggo dan Lamongan dengan perincian, Probolinggo sebesar 25,5% dan Lamongan 25,2%.
      Kadinkes Bangkalan Muzakki menjelaskan, kasus gizi buruk yang menimpa sejumlah balita di kabupaten itu, umumnya bukan karena faktor kemiskinan, akan tetapi juga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua akan asupan gizi. Sebagian masyarakat di pedesaan, kebutuhan gizi balita terutama saat bayi di dalam kandungan kurang diperhatikan, sehingga tidak sedikit bayi lahir sudah dalam keadaan kurang sehat. Padahal kebutuhan asupan gizi, bukan saat setelah lahir saja, akan tetapi juga saat dalam kandungan.
      Dinkes Bangkalan, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dan program untuk mengatasi permasalah tersebut. Salah satunya melalui kegiatan pos pelaayanan terpadu ke pelosok-pelosok desa yang digelar secara rutin setiap seminggu sekali. Juga membentuk kader posyandu di masing-masing desa yang tersebar di 281 desa/kelurahan di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Semua itu untuk menyadarkan betapa pentingnya asupan gizi dan menjaga pola hidup sehat sebagai ibu-ibu hamil dan balita di wilayah itu.
      Kementerian Kesehatan Indonesia mengumumkan hendak meningkatkan program gizi seimbang serta menyiapkan total anggaran sekitar Rp 60 triliun untuk 12 kementerian yang terlibat penanganan katai dan gizi buruk.  Itu karena kasus kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan. Dimulai pada masa awal kehamilan. Gejala baru tampak setelah anak berusia dua tahun. Apalagi, kasus itu berdampak pada tingkat kecerdasan anak yang biasanya mengalami penurunan, kerentanan terhadap penyakit, dan penurunan produktivitas.
      Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyatakan, kerangka penanganan katai terbagi atas intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Keduanya membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dengan peran pemda dalam bentuk edukasi dan sosialisasi, makanan tambahan, suplemen, imunisasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur sanitasi, dan bantuan keluarga miskin.
      Program ini diharapkan bisa terwujud secara integratif pula di berbagai daerah di Indonesia, terutama di berbagai kabupaten dengan status kabupaten tertinggal yang jumlah penderita gizi buruk dan kekurangan gizi masih tinggi, termasuk kasus katai atau balita yang mengalami kekerdilan. Bangkalan masuk dari 6 kabupaten di Jawa Timur dengan angka katai tinggi, selain Jember, Probolinggi dan Kabupaten Sampang.
      Kadiskes Bangkalan Muzakki, pihaknya telah mencenangkan program terintegratif dalam bentuk percepatan perbaikan gizi melalui Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pihaknya juga memberikan perhatian serius pada ibu hamil hingga melahirkan sampai usia bayi mencapai dua tahun. Saat itu adalah masa pertumbuhan otak bersifat permanen, dan apabila seorang anak mengalami gangguan gizi di masa tersebut bersifat permanen dan tidak dapat pulih walaupun kebutuhan gizi di masa selanjutnya terpenuhi. Dinkes Bangkalan membentuk tim khusus dan pembinaan khusus kepada para bidan yang bertugas di desa, baik di posyandu maupun polindes.
      Saat ini balita di Kabupaten Bangkalan yang terdata mengalami gizi buruk dan kekurangan gizi sesuai laporan dari masing-masing puskesmas sebanyak 240 orang. Jumlah ini menurun, mengingat sebelumnya pernah mencapai 392 kasus dan penyebabnya, tidak hanya dari sisi kekurangan gizi saja, akan tetapi melibatkan banyak faktor.
      Antara lain faktor kemiskinan, pola asuh anak yang salah, serta faktor pengetahuan orang tua dalam merawat anak. Faktor kemiskinan yang menyebabkan balita mengalami kekurangan gizi dan gizi buruk mencapi 31,6%, faktor pengetahuan ibu 29,4%, faktor pola asuhan yang salah, yaitu 18, 4%. Faktor lain  seperti berat badan lahir rendah sebanyak 4,4% faktor sakit, yakni 16,2% dan untuk faktor lain tersebut, selain dari sisi kesehatan, kini pemkab telah membuat program pendukung, seperti bantuan untuk keluarga miskin, dan program keluarga harapan (PKH).
 



Tags :