Welcome To Website PT. Karya Pak Oles Tokcer

FPPA Benteng Cegah Pernikahan Anak


   Share :


net


Oleh: Amirullah
       Pengukuhan Forum Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sulawesi Barat oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise pada Jumat (13/4) jadi harapan untuk mencegah penikahan anak di provinsi termuda itu. Kecemasan akan punahnya masa depan anak-anak di Sulbar cukup beralasan sebab angka penikahan anak di daerah itu tergolong cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 117.741 perempuan di Sulbar, menikah di bawah usia 21 tahun.  
       Data juga sangat mencengangkan, BPS Sulbar pada 2015 mencatat 11,58% anak menikah di bawah usia 16 tahun. Kondisi itu menempatkan Provinsi Sulbar yang hanya berpenduduk 1 juta jiwa menempati urutan pertama dalam kasus pernikahan anak, dibanding Jawa Barat dengan jumlah penduduk 46 juta dan Jawa Timur dengan 36 juta jiwa. Pada usia anak-anak yang harusnya disisi dengan bermain, berkreasi, tumbuh kembang dan meniti masa depan namun mereka dipaksa melakoni kehidupan di luar dunianya yang penuh warna-warni.
       Berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak yang sudah diratifikasi oleh presiden RI berdasarkan surat keputusan melalui konvensi hak anak, anak-anak mempunyai hak untuk bersekolah hingga usia 18 tahun. "Jadi, kalau kita menikahkan di bawah usia itu berarti kita tidak menghargai hak anak dan tumbuh kembang anak. Kita harus menghargai dan mendukung konvensi PBB dan itu telah dilakukan di semua negara termasuk di Indonesia," katanya.
       Kementerian PPA, saat ini tengah berjuang merevisi UU 1/1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang mengatur batas usia perkawinan, yakni batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Menteri PPAA telah bertemu Menteri Agama guna menyelamatkan anak-anak dari perkawinan dini, yakni melalui revisi UU Perkawinan atau Perpu. Apalagi, setelah adanya kongres ulama-ulama perempuan yang diikuti 500 peserta, juga disepakati untuk hentikan perkawinan anak. Langkah ini untuk menyelamatkan anak-anak sebab masa depan bangsa dan negara ada di tangan anak-anak.
       Jadi, pemerintah dan masyarakat harus membangun komitmen bahwa ini investasi. Urusan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah yang harus dilakukan semua pimpinan di daerah mulai gubernur sampai bupati/wali kota serta semua OPD termasuk tokoh adat dan tokah agama. Pengukuhan Satgas FPPA Sulbar dikakukan sesuai  SKG188.4/677/SULBAR/IX/2017.
       Satgas FPPPA merupakan perpanjangan tangan dari Menteri PP-PA untuk mensosialisasikan tiga program unggulan, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi ketidak adilan bagi kaum perempuan. Salah seorang anggota Satgas FPPPA Sulbar, Busman Rasyid mengatakan, sebagai perpanjangan tangan dari kementerian PPPA, satgas bertugas secara cepat untuk melakukan pendampingan langsung terkait kasus kekerasan pada perempuan dan anak sampai tuntas. Sagtas FPPPA juga melakukan pencegahan via sosialisasi kepada masyarakat tentang kategori kekerasan pada perempuan dan anak di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," ujar Busman Rasyid.
       Serangkaian kegiatan pada kunjungan pertama kali, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada 12-14 April 2017 memberikan secercah harapan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat di provinsi termuda itu dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan anak.
       Komitmen Kementerian PPPA yang dinahkodai Yohana Yembise atau yang diakrabi Mama Yo itu terlihat saat meluncurkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTs Negeri Binanga Kabupaten Mamuju. Sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Sulawesi Barat ini dikukuhkan sebagai salah satu Pilot Project atau percontohan sekolah yang represhentatif bagi anak.
       Saat itu, Menteri PPPA juga menyerahkan bantuan Sekolah Ramah Anak secara simbolis pada 4 sekolah yang telah dikukuhkan sebagai sekolah ramah anak yaitu MTsN Binanga Mamuju, SMP Negeri 2 Mamuju, MIS Al-Chaeriyah Mamuju dan SD Inpres Rimuku masing-masing Rp 25.000.000, juga menandatangani Deklarasi Sekolah Ramah Anak, dan menanam pohon di halaman MTsN Binanga Mamuju.
       Di hadapan ratusan anak-anak yang berasal dari berbagai sekolah di Kabupaten Mamuju itu, Menteri PPPA yang dalam sambutannya sesekali melontarkan kelakar, menyampaikan pesan agar anak-anak itu dapat menjadi duta, baik bagi pelajar dari sekolah lain maupun di lingkungan keluarga. "Sekolah ramah anak artinya sekolah yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak selama berada disekolah. Tugas guru memberikan ilmu dan memperbaiki moral murid sehingga tidak bisa ada lagi kekerasan di sekolah, antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru," jelas Yohana.
       Anak adalah masa depan bangsa, perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama, berkomitmen melindungi seluruh anak-anak Indonesia. Sesuai konvensi PBB mengenai konvensi anak, hak untuk bersekolah, hak untuk bermain, hak untuk berkreatif, hak untuk dilindungi, dan hak untuk bebas beraktifitas.  "Semua itu merupakan hak anak yang harus diperhatikan. Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," katanya.
       Perempuan dan anak dianggap sebagai pilar yang dapat menyelamatkan satu bangsa. "Perempuanlah yang menyelamatkan Sulbar dan anak-anaklah yang menyelamatkan masa depan Sulbar. Apalagi Indonesia dipilih menjadi satu dari 10 negara besar di dunia oleh PBB. Mengapa Indonesia dipilih, sebab toleransi dianggap tinggi di Indonesia dan perempuan-perempuan dianggap cukup maju," tuturnya.
       Anak-anak yang harus menghiasi hari-harinya untuk persiapkan diri sebagai pemimpin, semestinya tetap dijaga, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga tidak ternoda oleh tradisi, pola pikir dan egoisme orang tua yang tentunya merusak masa depan mereka yang juga berarti merusak masa depan bangsa dan negara.



Tags :