Welcome To Website PT. Karya Pak Oles Tokcer

Hilangnya Peluang Atasi Krisis Air


   Share :


Wirnata


Oleh: Aloysius Lewokeda
       Saban tahun, warga Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus-menerus dirundung kegelisahan  untuk mendapat sumber air bersih yang memadai untuk menghadapi tantangan musim kemarau yang panjang.  Krisis air bersih yang membelenggu warga kota yang berada di selatan Pulau Timor dengan jumlah penduduk mencapai 430.000 jiwa ini terus mendapat sorotan dan perhatian serius dari berbagai kalangan. Bukan tanpa alasan karena Kota Kupang sebagai pusat roda pemerintahan dan pembangunan ekonomi di provinsi berbasiskan kepulauan ini.
       Pemerintah pusat tampaknya tidak tinggal diam dan memberikan jawaban terbaik penanganan krisis air yang dialami masyarakat di daerah ini. Sejak tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengalokasikan sebuah embung raksasa yang direncanakan akan dibangun di Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Namun, sudah tiga tahun berlalu, rencana pembangunan tersebut tak kunjung terealisasi akibat tersandung persoalan yang melilitnya, yaitu masalah lahan.
       Gubernur NTT,  Frans Lebu Raya mengatakan, Bendungan Kolhua merupakan alokasi bendungan yang paling pertama dari Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk NTT.  Persoalan lahan hingga kini tidak ada titik temu karena terus mendapat penolakan dari warga di sekitar. Pemerintah provinsi  telah berupaya melakukan pendekatan, namun masih buntu. Jka bendungan itu direalisasikan, bisa membawa masyarakat di daerah ini keluar dari persoalan krisis air bersih yang melilitnya setiap tahun. Jika Bendungan Kolhua itu berhasil dibangun, akan menghasilkan sumber air dengan debit 150 liter per detik yang bisa melayani 15.000 pelanggan atau sekitar 160.000 jiwa.
       Sekretaris Daerah Kota Kupang, Bernadus Benu mengakui,  meski terjadi pengalihan pendekatan pembebasan lahan ke pemerintah provinsi, namun pemerintah kota tetap turun gunung melakukan pendekatan. "Ini sudah menjadi tekad kami, kami terus meyakinkan masyarakat akan pentingnya bendungan ini untuk mengatasi krisis air di Kota Kupang," katanya.
       Warga pemilik lahan pun tidak perlu khawatir karena pemerintah akan mengganti rugi lahannya sesuai aturan yang ada. Terganjalnya rencana pemerintah untuk membangun Bendungan Kolhua dalam upaya mengatasi krisis air bersih ini dinilai akibat permainan politik dari sejumlah elite yang melarang warga untuk menyerahkan lahan. "Inilah titik masalahnya, sehingga masih terus mengganjal rencana pemerintah untuk membangun Bendungan Kolhua yang direncanakan sejak 2014," kata Camat Maulafa, Korinus Tuan di Kupang.
       Dari sekitar 60 pemilik lahan, hanya 12 pemilik lahan saja yang masih terbias oleh politisasi oknum elite yang mengatakan bahwa daerah itu akan tenggelam jika bendungan dibangun. "Informasi yang sangat menyesatkan. Kami terus meyakinkan masyarakat agar pembangunan bendungan Kolhua tetap dilaksanakan," katanya.
       Korinus mengatakan lahan yang bakal digunakan untuk pembangunan bendungan tersebut hanyalah sawah musiman. Ada sekitar 30 - 40 hektar merupakan areal sawah tadah hujan, sementara lahan sisanya merupakan lahan kering. Dari 83 hektar lahan yang siap dimanfaatkan, hanya sekitar itulah lahan persawahan tadah hujannya. Selebihnya lahan kritis. Dengan begitu, penolakan dengan alasan lahan pertanian, hanya sebuah alasan yang dibuat-buat karena terjadi politisasi elite yang memanfaatkan warga sebagai tameng.
       Belum lama ini, Pemerintah Provinsi NTT akhirnya terpaksa membatalkan rencana pembangunan Bendungan Kolhua setelah melewati panjang persoalan lahan yang berbelit-belit. Kadis PU NTT, Andre Koreh mengatakan, pembatalan ini merupakan pilihan terbaik untuk mengakhiri berbagai polemik dan kepentingan politik dibalik rencana pembangunan bendungan. Sejak 2008, pemerintah provinsi telah memilih untuk membangun bendungan di Kolhua karena dukungan alamnya yang memungkinkan sehingga diusulkan ke pemerintah pusat. Masuki awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tahun 2014, pemerintah pusat merestui rencana pembangunan bendungan ini. "Alokasi Bendungan Kolhua ini yang pertama dari tujuh bendungan lainnya yang direncanakan dibangun di NTT, dan sudah ada anggaran yang disiapkan," katanya.
       Menurut Andre, sudah ada anggaran untuk pembangunan Bendungan Kolhua, namun akibat polemik lahan yang berkepanjangan maka pemerintah pusat belum mau merealisasikan. Pemerintah lalu memilih lokasi baru di Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu untuk membangun bendungan yang sudah dialokasikan itu.  Dengan begitu, ada dua bendungan raksasa di Kabupaten Belu, ditambah sebelumnya Bendungan Rotiklot yang hampir selesai pengerjaannya.
       Saat ini, salah satu dari tujuh bendungan raksasa yang dialokasikan untuk NTT sudah selesai dan telah diresmikan Presiden Joko Widodo yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang. Dua di antaranya sedang dalam proses pengerjaan yakni Bendungan Rotiklot dan Bendungan Napunggete di Kabupaten Sikka, Pulau Flores.
       Empat lain yang sudah dialokasikan yakni Bendungan Lambo di Kabupaten Nagekeo, Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), serta Bendungan Kolhua yang diusulkan untuk pengalihan. Jika dari awal rencana pembangunan Bendungan Kolhua tidak menemukan kendala berarti, barangkali ini merupakan bendungan yang pertama beroperasi dan sudah dinikmati masyarakat di Kota Kupang. Usulan pengalihan ini membuat masyarakat di Kota Kupang terpaksa gigit jari, karena membiarkan hilangnya sebuah peluang emas untuk memiliki bendungan raksasa guna mengatasi persoalan krisis air bersih yang saban tahun terus terjadi.
 



Tags :